3 (tiga) Asas Norma Hukum

Oleh : Hasyim Asy’ari (Anggota KPU RI)

  1. Lex superior derogat legi inferior (norma hukum yang lebih tinggi kedudukannya harus diutamakan daripada norma hukum yang lebih rendah kedudukannya).
  2. Lex specialis derogat legi generalis (norma hukum yang bersifat khusus harus diutamakan daripada norma hukum yang lebih umum sifatnya).
  3. Lex posterior derogat legi priori (norma hukum yang terbaru keberadaannya harus diutamakan daripada norma hukum yang terdahulu keberadaannya).

Prinsip dalam UU 12/2011 ttg Pembentukan PerUUan

  1. Ketentuan peralihan memuat penyesuaian terhadap peraturan perundang-undangan yang sudah ada pada saat peraturan perundang-undangan baru mulai berlaku, agar peraturan perundang-undangan tersebut dapat berjalan lancar dan tidak menimbulkan permasalahan hukum.
  2. Ketentuan peralihan dimuat dalam bab ketentuan peralihan dan ditempatkan di antara bab ketentuan pidana dan bab ketentuan penutup.

Jika dalam peraturan perundang-undangan tidak diadakan pengelompokan bab, pasal yang memuat ketentuan peralihan ditempatkan sebelum pasal yang memuat ketentuan penutup.

  1. Pada saat suatu peraturan perundang-undangan dinyatakan mulai berlaku, segala hubungan hukum yang ada atau tindakan hukum yang terjadi baik sebelum, pada saat, maupun sesudah peraturan perundang-undangan yang baru itu dinyatakan mulai berlaku, tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan baru.
  2. Di dalam peraturan perundang-undangan yang baru, dapat dimuat pengaturan yang memuat penyimpangan sementara atau penundaan sementara bagi tindakan hukum atau hubungan hukum tertentu.

Penyimpangan sementara itu berlaku juga bagi ketentuan yang diberlakusurutkan.

  1. Jika suatu peraturan perundang-undangan diberlakukan surut, peraturan perundang-undangan tersebut hendaknya memuat ketentuan mengenai status dari tindakan hukum yang terjadi, atau hubungan hukum yang ada di dalam tenggang waktu antara tanggal mulai berlaku surut dan tanggal mulai berlaku pengundangannya.
  2. Mengingat berlakunya asas-asas umum hukum pidana, penentuan daya laku surut hendaknya tidak diberlakusurutkan bagi ketentuan yang menyangkut pidana atau pemidanaan.
  3. Penentuan daya laku surut sebaiknya tidak diadakan bagi peraturan perundang-undangan yang memuat ketentuan yang memberi beban konkret kepada masyarakat.
  4. Jika penerapan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan ditunda sementara bagi tindakan hukum atau hubungan hukum tertentu, ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut harus memuat secara tegas dan rinci tindakan hukum dan hubungan hukum mana yang dimaksud, serta jangka waktu atau syarat-syarat berakhirnya penundaan sementara tersebut.
  5. Hindari rumusan dalam ketentuan peralihan yang isinya memuat perubahan terselubung atas ketentuan peraturan perundang-undangan lain. Perubahan ini hendaknya dilakukan dengan memuat batasan pengertian baru di dalam ketentuan umum peraturan perundang-undangan atau dilakukan dengan memuat peraturan perundang-undangan perubahan.
  6. Jika materi dalam peraturan perundang-undangan baru menyebabkan perlunya penggantian seluruh atau sebagian materi dalam peraturan perundang-undangan lama, di dalam peraturan perundang-undangan baru harus secara tegas diatur mengenai pencabutan seluruh atau sebagian peraturan perundang-undangan lama.
  7. Rumusan pencabutan diawali dengan frase “Pada saat peraturan perundang-undangan ini mulai berlaku”, kecuali untuk pencabutan yang dilakukan dengan peraturan perundang-undangan pencabutan tersendiri.
  8. Demi kepastian hukum, pencabutan peraturan perundang-undangan hendaknya tidak dirumuskan secara umum tetapi menyebutkan dengan tegas peraturan perundang-undangan mana yang dicabut.
  9. Untuk mencabut peraturan perundang-undangan yang telah diundangkan dan telah mulai berlaku, gunakan frase “dicabut dan dinyatakan tidak berlaku”.
  10. Pencabutan peraturan perundang-undangan harus disertai dengan keterangan mengenai status hukum dari peraturan pelaksanaan, peraturan lebih rendah, atau keputusan yang telah dikeluarkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang dicabut.
  11. Untuk mencabut peraturan perundang-undangan yang telah diundangkan tetapi belum mulai berlaku, gunakan frase “ditarik kembali dan dinyatakan tidak berlaku”.

 

Hasyim Asy’ari

Previous articlePelaksanaan Sosialisasi Kegiatan Aktualisasi Latsar CPNS di KPU Kota Jakarta Timur
Next articleKPU Beri Opsi Pemilu Digelar 2024 dan Pilkada 2025