Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Pemilihan Legislatif; Sarana Pembuktian Integritas dan Profesionalitas Penyelenggara

Oleh: Fahrur Rohman, M.Si

 

Perselisihan hasil pemilihan umum atau disingkat PHPU Lazim jika peserta pemilu melakukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi atau disingkat MK jika merasa tidak puas dengan hasil Pemilihan umum atau Pemilu pada tahapan Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Hal tersebut termaktub dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum atau Pemilu, bahwa peserta pemilu dapat mengajukan permohonan sengketa hasil pemilu pada lembaga peradilan tinggi yaitu MK. Sedangkan Mahkamah Konstitusi atau MK dibentuk sebagai lembaga yang menyelesaikan perselisihan hasil Pemilu serta Upaya hukum tersebut terakhir dan tidak ada upaya hukum lain kalau terkait dengan perolehan hasil pemilu dalam sistem hukum di Indonesia. Karena sifat putusan MK adalah final dan mengikat sebagaimana pemberian wewenang lewat Pasal 24C ayat 1 UUD 1945 yakni berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir antara lain memutus perkara PHPU. Maka dalam tata cara penanganan sengketa PHPU, MK wajib melaksanakannya dengan prinsip-prinsip keterbukaan baik dalam memeriksa, mengadili, dan memutuskan. Melalui Peraturan MK sehingga diaturlah tata cara serta hal-hal yang menyangkut substansi baik bagi para pemohon, termohon, pihak terkait, dan Bawaslu perihal pengajuan keberatan atas penetapan hasil perolehan suara oleh KPU. Dalam peraturan MK, pihak pemohon adalah peserta pemilu yang mengajukan keberatan atas keputusan KPU, pihak termohon adalah KPU, pihak terkait adalah peserta pemilu yang berkepentingan terhadap permohonan pemohon, serta pihak lain yakni bawaslu sebagai pihak pemberi keterangan karena peran pengawasan selama tahapan pemilu. Sekadar mengingat kembali, peserta pemilu DPR dan DPRD adalah partai politik, dan peserta pemilu DPD adalah perseorangan Caleg DPD. Dalam situs website resmi miliknya MK mencatat Pada pemilu 2019 yang lalu terdapat 260 perkara yang berasal dari DPR, DPD, DPRD. Namun banyaknya perkara saat putusan dismissal atau mahkamah memutuskan dan menetapkan kelanjutan pemeriksaan setiap perkara yang diterima oleh majelis hakim MK yakni hanya 122 perkara, itu  berarti kurang dari 50% perkara yang diajukan pada MK yang dapat dilanjutkan.

Pada pelaksanaan Pemilu 2019 yang lalu, terdapat sengketa hukum untuk Pemilu legislatif yang berlokasi di wilayah kerja KPU Jakarta Timur yang berjumlah 3 perkara yang memperkarakan keputusan KPU nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang memiliki locus di Jakarta Timur, yakni Partai Berkarya, Partai Nasdem, dan Partai Gerindra.

Sebagai termohon KPU kota Jakarta Timur melakukan persiapan guna menyelesaikan sengketa PHPU tersebut. Persiapan sebagai termohon dalam menjawab permohonan pemohon pun dilakukan, diantaranya dengan mempelajari serta menganalisa permohonan pemohon, mengumpulkan bukti-bukti untuk membantah dalil yang diajukan oleh pemohon, serta mengumpulkan informasi dari Panita Pemilihan Kecamatan atau PPK yang wilayahnya menjadi lokasi sengketa karena permohonan pemohon terkait rekapitulasi berjenjang yang KPU Kota Jakarta Timur plenokan.

Namun pada proses perbaikan permohonan oleh pemohon dan masuknya registrasi pada MK tanggal 1 Juli 2019 terdapat perkara PHPU yang memiliki beberapa perbaikan diantaranya  Partai Gerindra tidak mencantumkan kembali permohonan untuk dapil 6 DPRD Jakarta Timur pada perbaikan permohonan di MK melalui Akta Pengajuan Permohona Pemohon atau AP3 Nomor 71-02-11/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019, sedangkan partai Nasdem melalui kuasa Hukumnya pada persidangan awal (pemeriksaan)  oleh majelis Hakim menarik kembali permohonan pemohon untuk DPRD Dapil 6 Jakarta Timur, dan Partai Berkarya yang dalam perkara nya terkait PHPU DPR RI dan petitum majelis Hakim MK menyatakan permohonan Pemohon gugur.

Menurut Gugum Ridho Putra seorang Praktisi Hukum, Terdapat beberapa alasan banyaknya perkara yang kandas diantaranya Pertama, permohonan PHPU diajukan oleh Pemohon yang bukan peserta Pemilu. Alasan kedua, objek perkara yang diajukan bukan Keputusan Perolehan Suara Pileg. Ketiga, permohonan PHPU Pileg yang melewati batas waktu. Keempat, khusus Permohonan PHPU DPR dan DPRD dapat diputus NO apabila diajukan melewati batas waktu permohonan secara daring (online). Alasan kelima, untuk permohonan PHPU DPD dapat diputus NO apabila permohonan tidak secara jelas memuat identitas Alasan keenam, khusus untuk Permohonan PHPU DPD yang patut diperhatikan juga adalah permohonan dapat diputus NO apabila permohonannya tidak ditandatangani oleh Prinsipal. Alasan ketujuh Pemohon PHPU Pileg tidak hadir pada pemeriksaan persidangan (setelah sidang dismissal). Manakala ketujuh alasan di atas tidak terdapat dalam perkara PHPU Pileg yang sedang diajukan di MK. Ketujuh alasan diatas sebagai cacat formil, dan Mengacu pada Peraturan MK Nomor 2 dan Nomor 3 Tahun 2018, alasan lain yang menjadi penyebab sengketa PHPU Pileg kandas di tengah jalan antara lain apabila pemohon berinisiatif menarik perkaranya kembali dan apabila Pemohon tidak hadir dalam pemeriksaan pendahuluan. Terhadap ketiga kondisi ini, baik cacat formil, Pemohon menarik kembali perkaranya, ataupun tidak hadir dalam pemeriksaan pendahuluan, permohonan PHPU Pileg yang tidak memenuhi aspek formil akan disikapi Mahkamah lewat putusan yang memuat amar permohonan pemohon tidak dapat diterima, Permohonan PHPU Pileg yang ditarik kembali oleh Pemohonnya akan disikapi Mahkamah lewat Ketetapan yang memuat amar “Menyatakan Permohonan Pemohon ditarik kembali”. Kemudian yang ketiga, untuk perkara PHPU Pileg yang pemeriksaan pendahuluannya tidak dihadiri Pemohon juga akan disikapi Mahkamah dengan ketetapan, namun amarnya berbunyi “Menyatakan Permohonan Pemohon gugur”.

Dalam sebuah wawancara dengan media, Hasyim Asy’ari anggota KPU yang membidangi Hukum dan pengawasan menyampaikan bahwa Sebagai termohon KPU harus siap, menyiapkan bukti dan saksi, yang dijawab tentu saja tidak keluar dengan koridor yang diajukan. Jadi nanti substansi dari yang dijawab oleh KPU tentu saja yang relevan dengan apa yang dimohonkan oleh para pemohon. KPU berarti tidak hanya mempersiapkan jawaban termohon secara formil, posisi termohon juga sebagai bentuk profesionaltas dan integritas atas pekerjaan yang dilaksanakan. Singkatnya, penyelenggara pemilu sebagai pihak termohon harus berpijak dan bekerja dari pemahaman yang sama bahwa inetgritas dan profesionalitas penyelenggara tidak hanya diucapkan namun juga dilakukan dengan bertahan dengan hasil pleno yang telah dilakukan secara berjenjang

Oleh: Fahrur Rohman, M.Si
Divisi Hukum dan Pengawasan KPU kota Jakarta Timur
Previous articleDaftar Pemilih Berkelanjutan Bulan Maret 2020
Next articleCatatan dan Cerita dari Palembang