Jakarta - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Jakarta Timur bekerja sama dengan Fakultas Hukum Universitas Jayabaya menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) pada Senin (28/7/2025). Kegiatan ini bertujuan untuk membahas efektivitas penerapan Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) dalam proses rekapitulasi hasil pemilu di wilayah Jakarta Timur. Forum ini menjadi ruang dialog terbuka yang melibatkan berbagai pihak dalam upaya menyempurnakan tata kelola teknologi pemilu.

FGD ini dibuka oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas Jayabaya, Dr. Tofik Yanuar Chandra, yang menyampaikan apresiasi terhadap forum ini sebagai bentuk kontribusi dunia akademik dalam mendukung proses demokrasi yang lebih transparan dan akuntabel. Ia menekankan pentingnya sinergi antara lembaga pendidikan dan penyelenggara pemilu dalam merespons tantangan teknologi informasi di era digital saat ini.

Diskusi berlangsung secara aktif dan konstruktif, dengan menghadirkan dua narasumber utama. Dari kalangan akademisi hadir Dr. Ismail, Dosen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Jayabaya, yang memaparkan aspek hukum dan regulasi terkait penggunaan Sirekap. Sementara itu, dari KPU Jakarta Timur hadir Carlos Yudha Paath selaku Ketua Divisi Teknis, yang menjelaskan implementasi teknis dan tantangan di lapangan selama proses rekapitulasi berlangsung.

Ketua KPU Kota Jakarta Timur, Tedi Kurnia, S.H, M.M, dalam sambutannya memberi apresiasi atas dukungan Fakultas Hukum Universitas Jayabaya dalam penyelenggaraan FGD ini. Ia menilai forum semacam ini penting sebagai ajang pertukaran gagasan dan evaluasi bersama terhadap sistem pemilu yang sedang dijalankan, terutama dalam mengoptimalkan pemanfaatan teknologi seperti Sirekap.

Melalui kegiatan ini, KPU Jakarta Timur berharap dapat memperkuat kolaborasi dengan institusi pendidikan dalam menciptakan sistem pemilu yang lebih kredibel, partisipatif, dan berbasis teknologi. FGD ini juga menjadi langkah awal dalam membangun kesadaran bersama bahwa keberhasilan pemilu tidak hanya ditentukan oleh penyelenggara, tetapi juga dukungan dan kontribusi aktif dari berbagai elemen masyarakat, termasuk kalangan akademik. (PND/Parmas&SDM)