KPU Kota Jakarta Timur Ikuti Rapat Koordinasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB)
Jakarta - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Daerah Khusus Jakarta menyelenggarakan rapat koordinasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) pada Rabu (25/06/2025). Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya KPU untuk memastikan data pemilih di wilayah Jakarta tetap akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan menjelang tahapan-tahapan pemilu mendatang. Rapat berlangsung di kantor KPU Provinsi dan diikuti oleh seluruh jajaran KPU Kota se-Jakarta.
Rapat koordinasi dipimpin langsung oleh Komisioner KPU Provinsi Daerah Khusus Jakarta yang juga menjabat sebagai Ketua, Wahyu Dinata. Dalam sambutannya, Wahyu menekankan pentingnya konsistensi dalam proses pemutakhiran data pemilih serta koordinasi antarwilayah agar tidak terjadi perbedaan data yang dapat memicu persoalan dalam pelaksanaan pemilu. Ia juga mengingatkan agar seluruh jajaran KPU Kota terus menjalin komunikasi aktif dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
Turut hadir dalam rapat Koordinasi ini Ketua Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi sekaligus Komisioner KPU Kota Jakarta Timur, Fahrur Rohman. Fahrur menyampaikan laporan mengenai kondisi terkini data pemilih di wilayah Jakarta Timur serta tantangan yang dihadapi dalam proses pemutakhiran. Ia menyoroti perlunya sinergi lebih lanjut dengan lembaga-lembaga terkait untuk meminimalkan potensi data ganda atau tidak valid.
Dalam forum ini, seluruh perwakilan KPU Kota memaparkan hasil pemutakhiran data pemilih di wilayah masing-masing dan menyampaikan temuan-temuan teknis yang perlu ditindaklanjuti. Beberapa isu strategis seperti perpindahan penduduk, pendataan pemilih pemula, serta pencoretan data pemilih meninggal dunia menjadi perhatian utama dalam diskusi.
Rapat ini juga menjadi momentum evaluasi berkala untuk memastikan bahwa program PDPB berjalan sesuai standar dan mekanisme yang ditetapkan oleh KPU RI. Dengan terlaksananya rapat koordinasi ini, KPU Provinsi Daerah Khusus Jakarta menegaskan komitmennya dalam menjaga integritas data pemilih sebagai pondasi utama terselenggaranya pemilu yang jujur, adil, dan demokratis. Proses pemutakhiran yang berkelanjutan diharapkan dapat membangun kepercayaan publik terhadap institusi pemilu dan memperkuat kualitas demokrasi di Jakarta. (PND/ParmasSDM)
