Sosialisasi

"Untuk mengembangkan kemampuan berpartisipasi secara Cerdas dan Sehat dalam Proses Demokrasi, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Jakarta Timur terus melakukan Pendidikan Demokrasi di sekolah melalui Penguatan Literasi Kewargaan demi mewujudkan pengamalan Pancasila yaitu sila keempat yang secara jelas mengespresikan corak demokrasi di negara kita". "pada kesempatan kali ini kegiatan tersebut diadakan di SMP Negeri 7 Jakarta dengan tujuan dapat membangun dan mengembangkan kemampuan untuk bisa berpartisipasi secara cerdas dan sehat dengan metode interaksi antar murid dalam kegiatan tersebut".

Jakarta Timur (19/09). Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Timur menerima kunjungan siswa SMA 64 Cipayung yang melaksanakan Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) dengan tema Suara Demokrasi. Dalam kunjungan tersebut, para siswa di dampingi Kepala Sekolah beserta guru kelas dan pembimbing, dengan jumlah total 78 orang. Turut serta menyambut kunjungan siswa tersebut dari KPU Kota Jakarta Timur diwakili oleh Fahrur Rohman, anggota Komisioner yang membidangi Data Pemilih, Carlos Paath selaku komisioner yang membidangi Teknis Pemilu serta Anggota Komisioner divisi Sosialisasi, Marhadi. Turut serta dalam memfasilitasi kunjungan siswa, dari sekretariat KPU hadir Sigit Surono selaku kasubbag Teknis Pemilu dan Humas beserta para staf. Rangkaian kunjungan siswa dimulai dengan sambutan dari Fahrur Rohman yang mewakili Ketua KPU. Selanjutnya dilakukannya dialog dan pemaparan materi dari Kepala Sekolah SMA 64 serta dari Marhadi selaku kepala divisi sosialisasi pendidikan pemilih. Pada sesi penutup di lakukan penyerahan cinderamata dari SMA 64 kepada KPU Kota Jakarta Timur dan dilanjutkan dengan pembelajaran demokrasi kepemiluan di Rumah Pintar Pemilu. (red)

Jakarta, Anggota KPU Kota Jakarta Divisi Sosialisasi, SDM dan Parmas Marhadi menjadi Narasumber terkait Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) di Rutan Kelas I Pondok Bambu Jakarta pada Jumat 15 September 2023. Dalam acara ini ditekankan lagi bahwa setiap warga negara Indonesia yang sudah terdaftar di DPT didaerah asalnya khususnya warga binaan supaya mengurus DPTb ini agar tidak hilang hak suaranya. Karutan Kelas I Pondok Bambu Dewi Sondari mengatakan hampir setiap hari data warga binaan dirutan ini ada yang masuk dan keluar. Diakhir acara Dewi Sondari mengucapkan terima kasih kepada KPU Jakarta Timur yang telah memberikan sosialisasi tentang layanan pindah memilih ini, agar hak warga binaan dirutan ini tetap bisa memilih. Turut hadir Sekretariar KPU Kota Jakarta Timur, PPK Duren Sawit dan PPS Pondok Bambu. -rd

Jakarta - Kamis (03/08/23), KPU Jakarta Timur menyelenggarakan acara Sosialisasi Persiapan Penyusunan DPTb dan Rapat Koordinasi Persiapan Pelaksanaan Kampanye Pemilu 2024 di Aula Lantai 1 Kantor KPU Kota Jakarta Timur dan dimulai Pukul 13.00 WIB s.d selesai. Acara ini dibuka oleh Ketua KPU Kota Jakarta Timur Tedi Kurnia dan hadir sebagai undangan Bawaslu Kota Jakarta Timur, Kesbangpol, Sudin Dukcapil, Kejaksaan Negeri, dari Lapas Narkotika Cipinang, Rumah Sakit Daerah Duren Sawit, Pengelola Apartemen Basuran dan Sedayu sertai Partai Politik Peserta Pemilu 2024.   Dalam sambutanya Tedi Kurnia menjelaskan, Dalam acara ini kita akan mengikuti dua agenda sekaligus yang pertama sosialisasi terkait dengan DPTb dan yang kedua persiapan kampanye. karena ada surat dinas no 766 tahun 2023 dari KPU RI untuk KPU Kab/Kota berkewajiban mensosialisasikan ke stakeholder dan partai politik tentang persiapan pelaksanaan kampanye, mana saja tempat yang boleh dan tidak boleh dipasang apk dan waktunya kapan mulainya, Ujar Tedi. Sementara itu Anggota KPU Kota Jakarta Timur Divisi Data Pemilih Fahrur Rohman  mengatakan Syarat pindah memilih waktunya dibagi 2 yaitu H-30 dan H-7, Kalau H-30 terdiri dari Bertugas di tempat lain, Menjalani rawat inap/mendampingi pasien rawat inap, Tertimpa bencana, Menjadi tahanan rutan atau lapas/menjadi terpidana, Penyandang disabilitas yang dirawat di panti sosial atau  panti rehabilitasi, Menjalani rehabilitasi narkoba, Bekerja di luar domisli, Menjalani tugas belajar/menempuh pendidikan menengah atau tinggi, Pindah domisili. Dan untuk yang H-7 Menjalani rawat inap (sakit), Tertimpa bencana, Menjadi tahanan rutan atau lapas, Bertugas di tempat lain saat pemungutan suara, ujar Fahrur Rohman.

Jakarta, kpu.go.id – Sebagai lembaga publik, Komisi Pemilihan Umum (KPU) berkomitmen untuk selalu bersikap terbuka menyampaikan informasi kepemiluan kepada masyarakat. Termasuk dalam setiap tahapan pemilu dan pemilihan. Hal tersebut disampaikan Anggota KPU RI, Idham Holik saat menanggapi pertanyaan komitmen keterbukaan dalam proses pencalonan dan penggunaan aplikasi Silon, pada FGD Peraturan KPU tentang Pencalonan dan Penggunaan Silon di Pemilu 2024, yang digelar secara daring oleh Konstitusi dan Demokrasi (KoDe) Inisiatif, Jumat (22/4/2022). “Berkaitan open data KPU berkomitmen dengan open data karena ini berkaitan dengan partisipasi publik dan keterbukaan,” ucap Idham. Meski demikian keterbukaan ini Idham mengatakan, tetap tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang (UU) Keterbukaan Informasi, khususnya yang berkaitan dengan informasi dikecualikan. “Agar jangan sampai nanti kami publikasikan malah melanggar,” lanjutnya. Untuk memastikan hal tersebut, KPU menurut dia juga akan berkoordinasi dengan Komisi Informasi (KI). Juga dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika terkait pemanfaatan Silon agar dapat digunakan disetiap daerah di Indonesia. “Ini penting kami koordinasi dengan Kominfo, karena program desa digital ini belum semua tercoverage. Tapi di kantor KPU kab/kota semua sudah dan bisa untuk menginput,” tambah Idham. Sebelumnya Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Khoirunnisa Nur Agustyati berharap komitmen KPU untuk open data terkait tahapan pemilu dan pemilihan. Secara khusus pada proses pencalonan dan penggunaan aplikasi Silon. Menurut dia open data akan sangat membantu masyarakat sipil dalam memanfaatkan data tersebut. “Tentu tetap memerhatikan data pribadi, sehingga mudah mengenali. Apalagi 2024 pemilih mayoritas anak muda,” kata dia. Peneliti Senior Netgrit, Hadar Nafis Gumay berharap Silon tidak hanya sebagai alat bantu. Oleh karena itu peserta pemilu dan pihak terkait juga harus patuh dalam menggunakannya. Terkait open data, pria yang menjabat sebagai Anggota KPU RI 2012-2017 juga berharap hal tersebut dilakukan mengingat data kepemiluan bermanfaat untuk kebutuhan pendidikan dan sebagainya. “Kecuali ada dokumen yang terbit dan tidak mungkin kita ubah dalam Silon, misalnya ijazah,” tambah Hadar. Hadir sebagai narasumber FGD, Anggota Bawaslu RI Lolly Suhenty, Peneliti PUSaKO Khairul Fahmi, Peneliti Puskapol UI Delia Wildianti, PPUA Disabilitas Happy Sebayang dengan moderator Ihsan Maulana dari KoDe Inisiatif. sumber : https://www.kpu.go.id/berita/baca/10490/komitmen-keterbukaan-dalam-tahap-pencalonan-dan-aplikasi-silon