Tuai Apresiasi, Kinerja Badan Adhoc di Jakarta Timur
JAKARTA - Kinerja badan adhoc, yakni Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk Pemilu 2024 di Kota Administrasi Jakarta Timur, menuai apresiasi. Ujung tombak pelaksanaan pemilu tersebut dinilai telah bekerja optimal selama tahapan Pemilu 2024.
“Badan adhoc Pemilu 2024, mulai dari KPPS, PPS, dan PPK merupakan ujung tombak suksesnya pemungutan suara, serta rekapitulasi di Jakarta Timur. Kinerja badan adhoc tentu sudah sepatutnya diapresiasi,” kata Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Administrasi Jakarta Timur, Carlos Kartika Yudha Paath dalam Rapat Evaluasi Tahapan Pemilu 2024 bersama Stakeholder Tingkat Kota Administrasi Jakarta Timur di Jakarta, Kamis (4/4/2024).
Carlos juga memohon maaf apabila masih ada kurangnya pemahaman dari badan adhoc penyelenggara pemilu. Menurutnya, perbaikan ke depan akan terus dilakukan. “Jika dianggap masih ada kekurangan, kami memohon maaf untuk hal itu. Kami pastikan perbaikan akan terus dilakukan untuk makin menyempurnakan dan meningkatkan kualitas demokrasi, khususnya di Jakarta Timur,” ujar Carlos.
Carlos mengatakan, Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu dari KPU sampai KPU kabupaten/kota telah menyiapkan berbagai strategi agar proses pemungutan, penghitungan, termasuk rekapitulasi berjalan optimal. Materi bimbingan teknis (bimtek) pun diberikan kepada tujuh orang anggota KPPS. Di Jakarta Timur, menurut Carlos, penebalan bimtek juga dilakukan hingga Tingkat RW dan RT.
Carlos berterima kasih kepada stakeholder di Jakarta timur yang turut membantu menyiapkan sarana dan prasarana, terlebih saat rekapitulasi di kecamatan. Carlos berharap dukungan serupa tetap diperhatikan ketika pemilihan kepala daerah (pilkada) yang dijadwalkan pada 27 November 2024.
“Jakarta Timur harus selalu menjadi yang terdepan. Sebagaimana kerap disampaikan Pak Wali Kota, ‘matahari selalu terbit dari timur’,” kata Carlos.
Sementara itu, Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia KPU Kota Administrasi Jakarta Timur, Marhadi berterima kasih terkait fasilitas kesehatan yang diberikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, termasuk Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur.
“Terima kasih terkait fasilitasi Kesehatan. Semua tercover oleh BPJS Kesehatan. Ketika mau daftar KPPS, itu juga harus cek Kesehatan. Difasilitasi dan gratis semua,” kata Marhadi.
Marhadi mengungkap terdapat badan adhoc yang sakit sebelum dan sesudah hari H. “Kami memberi santunan kepada 29 orang. Enam orang meninggal dari KPPS dan pamsung. Yang sakit ada 23 orang. Yang sakit dan meninggal kami berikan santunan tali kasih dan wujud kepedulian,” ucap Marhadi.
Sementara itu, Ketua Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi KPU Kota Administrasi Jakarta Timur, Fahrur Rohman berterima kasih untuk dukungan dari Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Timur, termasuk para pemangku kepentingan lainnya. Fahrur mengatakan data pemilih memang menjadi salah satu perhatian dalam pemilu.
“Kami alami pasca coklit saat DPT dikeluarkan, masih ada warga belum terdaftar. Ini karena petugas pantarlih tidak bisa menemui calon pemilih. Biasanya Masyarakat susah didatangi. Walau kita masuk, orangnya tidak ada,” kata Fahrur.
“Masalah lain yang kita alami ialah lapas dan rutan, termasuk panti sosial. Ternyata data penghuni panti kita, NKK sebagian masih bentuknya tidak bisa tercetak atau draf KK, sehingga data-data terbaru yang tidak kita peroleh dari DP4 tidak bisa kita eksekusi dan itu banyak jumlahnya. Mudah-mudahan dalam pilkada bisa kita perbaiki lagi untuk data pemilih. Akhir April, DP4 diturunkan dari Kemendagri, bulan Mei akan dilaksanakan PPDP,” imbuh Fahrur.*
