Berita Terkini

Jakarta (7/7/22) – KPU Kota Jakarta Timur melakukan Audiensi dengan Walikota Jakarta Timur membahas tentang persiapan mengarungi tahapan pemilu serentak Tahun 2024 di Kantor Walikota Jakarta Timur dihadiri oleh Bawaslu Kota Jakarta Timur Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Kabag Tata Pemerintahan dan para Camat se Jakarta Timur guna membahas apa saja poin-poin penting serta isu srategis yang akan terjadi dalam tahapan Pemilu serentak 2024. Dalam kegiatan tersebut Ketua KPU Kota Jakarta Timur menyampaikan beberapa hal yang penting sekali dalam antisipasi semua kemungkinan yang akan terjadi saat pelaksanaan pemilu serentak tahun 2024 yang akan datang salah satunya adalah terkait dengan gudang penyimpanan dan distribusi logistik untuk kotak dan bilik khususnya di 3 wilayah kecamatan yakni Cakung, Duren Sawit dan Jatinegara yang menjadi polemic dan perhatian khusus dengan jumlah penduduk yang di atas wilayah lkecamatan lainnya. Menanggapi pemaparan dari Ketua KPU Kota Jakarta Timur Walikota Jakarta Timur Muhammad Anwar, S.Si.,M.AP secara tegas dan antusias menyatakan siap membantu pelaksanaan pemilu karena pemilu ada hajat kita bersama ujarnya. PPK dan PPs akan segera di fasilitasi dengan baik oleh jajaran Walikota Jakarta Timur tidak lupa juga dengan pengawasan pelaksanaan walikota juga siap berkoordinasi terkait dengan pengawasan pemilu serentak 2024. Masalah yang kerap terjadi juga di ungkapkan Tedi Kurnia Anggota KPU Kota Jakarta Timur yakni terkait dengan persoalan pemutakhiran daftar pemilih khususnya di tempat-tempat grey area dimana KTP pendiuduk yang dimiliki bukan berdomisili di Kotya Jakarta Timur dan umumnya berasalk dari luar daerah dan sehingga tiak dapat dilakukan  pendataan di lingkungan tersebut, selain itu permasalahan yang utama juga mengenai pembentukan TPS atau pemetaan TPS memiliki polaritas yang tinggi yang berpotensi mengurangi angka partisipasi pemilu padahal pemetaan TPS memperhatikan beberapa hal yang penting seperti administrasi kependudukan, aspek geografis dan konsisi sosial yang ada dalam masyarakat. Walikota Jakarta TImur juga menegaskan kepada Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jakarta Timur utnuk segera memfasilitasi apabila masuk dalam tahapan pemutakhiran daftar pemilih dan harus intens dalam berkomunikasi dengan KPU Kota Jakara TImu. Saat ini Suku Dinas Kependiudukan dan Catatan Sipil Kota Jkarta TImur sedang melakukan prekaman untuk penduduk usia 16 tahun dan pada saat pemilu siap terbit KTP sehingga kemungkinan-kemungkinan yang menjadi dapat diminimalisir. Tentunya menjadi tantangan tersendiri bagiu pemkot Jakarta Timur dan KPU Kota Jakarta Timur pasalnya pemilu ini adalah pemilu ke tiga belas dan pertama kali pemilu Anggota DPR RI, DPD RI, DPRD Provisi, DPRD Kota Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di jadikan serentak dalam satu tahun kegiatan kpu Kota Jakarta TImur telah suskses membawa Kota Jakarta timur dengan partisipasi pemilih tertinggi yang menjadi tolak ukur keberhasilan sebuah data yang berkualitas dan pelaksanaan yang sukses dengan kerjasama dan koordinasi yang kuat dari semua stakeholders peserta serta masyarakat sebagai pemilih. Pemilu serentak akan diselenggarakan pada tanggal 14 Februari 2024 dengan memilih Anggota DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Presiden dan Wakil Presiden kemudian pada tanggal 27 November 2024 di tahun yang sama masyarakat Indonesia akan memilih Gubernur Wakil Gubernur Bupati Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota kecuali Provinsi DKI Jakarta yang berstatus sebagai Ibukota Negara yang bersifat administratif sehingga untuk bupati dan walikota ditunjuk langsung oleh Gubernur Provinsi DKI Jakarta.

Jakarta, (6/7/22) - Ketua KPU Kota Jakarta Timur Wage Wardana memberikan pemaparan dalam kegiatan MPLS 2022 SMA Budi Mulia Mangga Besar Jakarta Pusat yang dihadiri 244 peserta didik baru dari SMA Budi Mulia Tahun 2022, Sarwedi Sirait, S.Pd selaku Kepala Sekolah Budi Mulia serta Friska Herlina, S.Pd sebagai Pembina Osis SMA Budi Mulia, di kegiatan masa orientasi di tahun ajaran baru tersebut di sampaikan informasi-informasi yang membuat para siswa antusias dengan pemaparan yang menggambarkan betapa pentingnya peran pemuda dalam kemajuan demokrasi bangsa khususnya Indonesiaan tersebut. Dalam pemaparan tersebut Wage Wardana menekankan pentingnya karaketer pemuda yang akan mempengaruhi kemajuan bangsa melalui demokrasi dengan cara memebrikan suara dalam Pemilu pun merupakan hal yang signifikan dalam perubahan Negara. Selain itu pesannya dalam sela-sela kegiatan MPLS 2022 SMA Budi Mulia, kita sebagai generasi sebelum mereka perlu menumbuhkan rasa kepedulian dan rasa memiliki kepada generasi milenial saat ini, mengingat pentingnya peran mereka dalam menjamin kemajuan negara dan bangsa dimasa yang akan datang. Semoga Kegiatan ini diharapkan akan menjadi acuan dan wadah bagi para pemuda penerus bangsa ini untuk menggali pengetahuan dan wawasan sehingga terhindar dari budaya-budaya politik yang buruk dan isu-isu krusial lainnya. Pemilu serentak akan deselenggarakan pada tanggal 14 Februari 2022 dengan memilih Anggota DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Presiden dan Wakil Presiden kemudian pada tanggal 27 November 2024 di tahun yang sama masyarakat Indonesia akan memilih Gubernur Wakil Gubernur Bupati Wakil Bup[ati serta Walikota dan Wakil Walikota kecuali Provinsi DKI Jakarta yang berstatus sebagai Ibukota Negara yang bersifat administratif sehingga untuk bupati dan walikota ditunjuk langsung oleh Gubernur Provinsi DKI Jakarta. Prestasi-prestasi kaum pemuda tentu akan meningkat jika kemampuan dalam dirinya  di asah baik secara akademik maupun dalam konteks minat dan bakat, minat generasi muda akan kemajuan bangsa tentu sangat penting karena kesadaran akan berpolitik akan menentukan antusisme pemuda dalam mengamati politik yang tentu akan menjadikan pemilihan yang berkualitas dengan ritme-ritme pendapat kaum pemuda yang akan meneruskan perjuangan untuk kemajuan bangsa tentu hal ini tidaklah muda banyak sekali pihak-pihgak yang terkait dalam menanamkan kesadaran berpolitik dalam diri pemuda untuk menjadi pemilih yang cerdas dan dapat turut serta dalam membagikan pengetahuan akan politik sederhana dalam masyarakat. Dikesempatan lain Tedi Kurnia mengenalkan kembali aplikasi-aplikasi yang akan digunakan dalam pemilu serenak Tahun 2024 kepada masyarakat calon pemilih ataupun yang sudah menjadi pemilih di pemilu sebelumnya. Salah satu aplikasi yang digunakan adalah aplikasi lindungi hakmu yang dapat secara langsung diunduh pada laman google playstore diharapkan dengan di launcingnya tahapan pemillu serentak tahun 2024 npada tanggal 14 Juni 2022 silam masyarakat dapat lebih awal mengguunakan aplikasi ini untuk memeriksa apakah namanya sudah terdaftar atau belum jika belum aplikasi tersebut memiliki fitur pendaftaran pemilih bagi masyarakat yang belum terdaftar tentunya dengan ketentuan yang berlaku. Aplikasi yang dekat dengan kehidupan generasi milenial diharapkan mampu meningkatkan angka partisipasi pemilih dibanding dengan pemilu sebelumnya. Kemudahan yang diberikan merupakan penyederhanaan administrasi dengan tetap memperhatikan PKPU yang ada dalam amsa tahapam pemutakhiran daftar pemilih, hal ini sejalan dengan tujuan KPU untuk menghasilkan daftar pemilih yang akurat dan berkualitas. (HM)

Jakarta 28 Juni 2022, KPU Kota Jakarta Timur melakukan Audiensi dengan Polres Metro Jakarta Timur dalam rangka persiapan pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 bertempat di Ruang Rapat Polres Metro Jakarta Timur. Dimana terdapat agenda penting dalam pertemuan singkat tersebut mengenai isu strategis terkait pelaksanaan pemilu dan pemilihan serentak Tahun 2024 yakni terkait dengan pengamanan pelaksanaan pemilu dan pemilihan pada tempat-tempat rawan konflik dan tempat yang cenderrung memiliki polaritas yang tinggi.   Pada kesempatan tersebut Ketua KPU Kota Jakarta Timur Wage Wardana menyampaikan point-point strategis dalam menyongsong pemilu dan Pemilihan serentak Tahun 2024 salah satunya adalah terkait dengan pengamanan logistik penyimpanan serta lokasi rawan polaritas ketika pelaksanaan pemilu dan pemilihan serentak 2024. Pada kesempatan yang sama Kapolres Metro Jakarta Timur Kombes Pol. Budi Sartono, SIK.,M.Si.,M.Han menyatakan bahwa polres metro Jakarta Timur siap membantu menyukseskan tahapan hingga selesai serta akan mengoptimalkan jajarannya untuk melakukan pengamanan dalam pelaksanaan pemilu dan pemillihan serentak mulai dari persiapan hingga selesai tahapan.   Masalah yang kerap terjadi juga di ungkapkan Tedi Kurnia Anggota KPU Kota Jakarta Timur yakni terkait dengan persoalan pemutakhiran daftar pemilih khususnya lapas rutan dimana elemen data yang dibutuhkan KPU Kota Jakarta Timur kerap kurang dan butuh waktu dalam melengkaopi data yang kurang tersebut, selain itu permasalahan yang utama juga mengenai pembentukan TPS atau pemetaan TPS memiliki polaritas yang tinggi yang berpotensi mengurangi angka partisipasi pemilu padahal pemetaan TPS memperhatikan beberapa hal yang penting seperti administrasi kependudukan, aspek geografis dan konsisi sosial yang ada dalam masyarakat.   Penyelesaian masalah dalam hal pemilu memang membutuhkan dukungan dan kerjaama semua pihak baik penyelenggara peserta stakeholder maupun masyarakat sebagai pemilih dalam hal ini tentu butuh effort yang lebih sehingga dapat terjalin kematangan koordinasi di semua elemen tersebut. Kota Jakarta Timur merupakan kota dengan pemilih terbesar di DKI Jakarta dan terbesar kedua se-Indonesia maka perlu sosialisasi yang gencar agar angka partisipasi saat pemilu tinggi. Pada Tahun 2019 KPU Kota Jakarta Timur memiliki angka partisipasi yang cukup tinggi di atas 80% dari jumlah pemilih yang berada di atas angka 2juta lebih hal ini menunjukkan bahwa sosialisasi KPU Kota Jakarta Timur berhasil membangun kesadaran politik masyarakat dengan menggunakan hak pilihnya di pemilu atau pemilihan.   Diantara 10 kecamatan terdapat 3 kecamatan terbesar di Kota Jakarta timur yakni Cakung, Duren Sawit dan Jatinegara setiap wilayah memiliki tantangan tersendiri dalam tahapan pemilu, sebagai contoh di kecamatan Jatinegara memiliki 2 Lapas dan 1 Rutan di wilayah Cipinang kemudian terdapat kampus yang direncanakan didirikan TPS yakni STIS sekolah kedinasan BPS yang berada di wilayah Bidara Cina Kecamatan Jatinegara hal ini kerap menimbulkan sebuah tantangan yang mungkin akan berpengaruh kepada para peserta pemilu maka focus akan tertuju pada wilayah yang khususnya memiliki rutan atau lapas. Selain rutan dan lapas wilayah yang senketa atau wilayah yang diragukan untuk mendata (grey area) yang paling menonjol adalah tanah yang berada di kelurahan Cipinang Melayu Kecamatan Makasar.   Tekanan-tekanan politik memang kuat ditambah dengan pelaksanaan pemilu dan pemilihan secara serentak dalam satu tahun dengan namun SDM KPU Kota Jakarta Timur siap melakukan persiapan menuju tahapan dengan siap berintegritas 24 jam dimulai dengan piket berjalan terhitung setelah peluncuran tahapan pemilu dan pemilihan serentak pada tanggal 14 Juni 2022. (hm)

Jakarta, jakartatimur.kpu.go.id  –  KPU Kota Jakarta Timur melakukan penandatanganan  Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MOU) dan Perjanjian Kerja Samadengan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) IBLAM Jakarta, Selasa (28/06/2022). Acara penandatanganan digelar di Kampus A STIH IBLAM yang beralamatkan di Jalan Kramat Raya No. 25, Senen, Jakarta Pusat ini dihadiri oleh Ketua, Wakil Ketua, beserta civitas akademika STIH IBLAM, Ketua beserta Anggota KPU Kota Jakarta Timur, dan Sekretaris beserta Kasubag Hukum & SDM dan Staf Hukum & SDM KPU Kota Jakarta Timur. Penandatanganan MOU & Kerja Sama antara KPU dan STIH IBLAM ini merupakan bentuk kerjasama di bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi yang terdiri dari Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.   Adapun ruang lingkup kerjasama antara STIH IBLAM dengan KPU meliputi kolaborasi penelitian, penyelenggaraan kegiatan ilmiah, dan rancangan kegiatan lainnya, "Saya harap dengan adanya penandatanganan kerja sama ini, STIH IBLAM dapat ikut serta dalam pembangunan bangsa Indonesia," ucap Dr. Gunawan Nachrawi selaku Ketua STIH IBLAM.   Wage Wardana selaku Ketua KPU Jakarta Timur mengaku sangat terbuka dengan adanya kolaborasi dengan lembaga-lembaga lain, khususnya di bidang pendidikan, "Kami sangat senang dan terbuka dengan adanya kegiatan yang bersifat positif seperti ini. Di kami, data Pemilu itu lengkap. Jadi jika ada yang memerlukan data tersebut sebagai bahan penelitian, kami sangat terbuka," ujar Wage. (hes)

KPU Kota Jakarta Timur menggelar Rapat Koordinasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (DPB) dengan Stakeholder Tingkat Kota Jakarta Timur Bulan Juni 2022, Kamis (23/06/22). Rapat Koordinasi digelar secara luring di Ruang Rapat Lantai 2 Kantor KPU Kota Jakarta Timur. Rapat Koordinasi dihadiri oleh Ketua dan Anggota KPU Kota Jakarta Timur, Sekretaris dan Sekretariat KPU Kota Jakarta Timur, Anggota Bawaslu Kota Jakarta Timur. Turut hadir pula para stakeholder yang terdiri dari Anggota KPU Provinsi DKI Jakarta Nurdin ,Perwakilan Polres Metro Jakarta Timur, Perwakilan Kodim Kota Jakarta Timur, Perwakilan Kesbangpol Kota Jakarta Timur, Perwakilan Sudin Dukcapil Kota Jakarta Timur,Perwakilan KA Lapas/Rutan se- Kota Jakarta Timur, dan Pengurus Partai Politik tingkat Kota Jakarta Timur. Ketua KPU Kota Jakarta Timur, Wage Wardana dalam sambutan pembukaanya mengatakan dengan resminya tahapan dimulai, menjadi pertanda demokratisasi dan pendidikan demokrasi sudah di-launching juga, ujar Wage. Menurut Wage, Terkait hak memilih seseorang sekarang KPU mempunyai  aplikasi LindungiHakmu yang merupakan adalah salah satu aplikasi/instrumen  KPU RI untuk mengetahui posisi data pemilih berkelanjutan per hari, jadi bisa diunduh dari gadget semua orang aplikasi Lindungi Hakmu dan bisa eksplor menu serta fasilitasnya. Diharapkan aplikasi LindungiHakmu sudah dikenal oleh para stakeholder dan bisa menyebarkan informasi meneganai hal ini bisa lewat social media atau media lain. Aplikasi ini diharapkan dapat menguji keabsahan data pemilih kita, Ujar Wage Perlu diketahui, Rapat Koordinasi DPB merupakan agenda rutin KPU Kota Jakarta Timur. Rakor DPB digelar setiap 3 bulan sekali sesuai dengan arahan KPU RI dalam Surat Edaran nomor 366. Pemutakhiran DPB yang dilakukan KPU Kota Jakarta Timur bersumber dari data kependudukan yang diberikan oleh Sudin Dukcapil Kota Jakarta Timur. Dari data tersebut, KPU Kota Jakarta Timur mengkategorikan penduduk yang masuk dalam pemilih baru (pendatang dan pemilih pemula) atau pemilih tidak memenuhi syarat (Polri/TNI, meninggal dunia, dan pindah). Tedi Kurnia selaku Anggota KPU Kota Jakarta Timur Divisi Perencanaan Data dan Informasi mengatakan bahwa data keseluruhan yang berhasil dimutakhirkan KPU Kota Jakarta Timur bulan Juni 2022 mencapai 2.247.327 Pemilih.

Jakarta, jakartatimur.kpu.go.id  – Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (DPC PERMAHI) Jakarta Timur mendatangi kantor KPU Kota Jakarta Timur, Jumat (17/06). Kedatangan DPC PERMAHI Jakarta Timur disambut hangat oleh Ketua beserta jajaran Anggota KPU Kota Jakarta Timur dan Sekretaris yang didampingi oleh Kasubbag Hukum dan SDM KPU Kota Jakarta Timur. Ketua KPU Kota Jakarta Timur, Wage Wardana mengatakan bahwa KPU Kota Jakarta Timur sangat terbuka dengan diskusi apapun terutama mengenai Pemilu 2024 yang sudah dimulai tahapannya. "Sudah seharusnya Pemilu diselenggarakan 5 tahun, dan saat ini KPU sedang melanjutkan amanah konstitusinya," terang Wage. Wage juga menambahkan bahwa penyelenggara Pemilu baik KPU, Bawaslu, maupun DKPP membutuhkan dukungan dari masyarakat untuk menyukseskan Pemilu dan mewujudkan pemerintahan yang baik.  Muhammad Amir Rahayaan, Ketua DPC PERMAHI Jakarta Timur berterima kasih bahwa rombongannya diterima dengan baik oleh KPU Kota Jakarta Timur.  Amir mengatakan bahwa kedatangannya bertujuan untuk melakukan silaturahmi dan audiensi terkait Pemilu 2024.  "Kunjungan ini merupakan bentuk agenda kami untuk menyampaikan program kerja dalam pertemuan bersama BEM Fakultas Hukum se-Jakarta Timur," tegas Amir. Amir juga menyampaikan bahwa rombongannya ingin mengetahui seputar tugas dan wewenang KPU, serta peran KPU dalam verifikasi partai politik. "Mengingat hadirnya 75 partai politik yang telah ditetapkan oleh Kemenkumham, kami dikagetkan dengan adanya partai yang bernama Partai Mahasiswa Indonesia. Kami juga bertanya-tanya apakah partai ini merupakan representasi mahasiswa atau bukan. Nah, di sini kami ingin mendengar tanggapan dari KPU," jelas Amir.  Mendengar dari pertanyaan tersebut, Anggota KPU Kota Jakarta Timur Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Suhanda menjelaskan bahwa partai politik yang terdaftar di Kemenkumham tidak semuanya bisa ikut Pemilu 2024. Karena ada tahapan verifikasi yang harus dipenuhi oleh parpol.  "Salah satu syaratnya adalah partai politik memiliki kepengurusan di 34 provinsi, 75% jumlah kabupaten/kota, 50% kecamatan. Dan tentu masih ada syarat lain yang harus dipenuhi," jelas Suhanda. Suhanda juga menjelaskan bahwa sistem verifikasi parpol untuk Pemilu 2024 adalah melalui SIPOL (Sistem Informasi Partai Politik) yang dipegang oleh KPU RI.  Selain pembahasan mengenai partai politik, KPU Kota Jakarta Timur juga memberikan penjelasan mengenai pembagian tugas dan wewenang KPU serta mensosialisasikan PKPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu 2024. (hes)