Jakarta, kpu.go.id – Sebagai lembaga penyelenggara pemilu dan pemilihan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak hanya fokus bekerja secara teknis berdasarkan aturan perundang-undangan, tapi juga berupaya memperkuat demokrasi melalui proses pemilu dan pemilihan yang langsung, umum, bebas rahasia jujur dan adil (luber jurdil).
Peran KPU dalam mendorong penguatan demorkrasi juga bersumber dari pengamalan Pancasila, sebagai contoh peningkatan partisipasi masyarakat merupakan pengamalan sila ke-4, meminimalisir berita bohong (hoaks) dan mendorong tidak terjadinya kampanye hitam (black campaign) agar tidak terjadi konflik (sila ke-2 dan sila ke-4, memanfaatkan teknologi informasi menuju pemilu yang transparan dan informasi yang merata dan adil (sila ke-5), hingga melaksanakan pemilu yang luber dan jurdil (menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran) (sila ke-1)
Hal ini disampaikan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Ilham Saputra saat hadir sebagai narasumber " Penguatan Demokrasi Berbasis Nilai-Nilai Pancasila Guna Menjaga Persatuan dan Kesatuan Dalam Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 dalam rangka Keamanan Nasional", yang diselenggarakan Setjen Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas), di Jakarta, Rabu (9/2/2022).
Dalam mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemilu dan pemilihan KPU menurut Ilham juga melakukan pendataan pemilih yang akurat, juga bekerjasama dengan para pihak dalam menyosialisasikan dan memberikan pendidikan pemilih yang intensif kepada kelompok spesifik, kerjasama dan koordinasi dengab pemerintah dan stakeholder terkait baik pusat mauoun daerah untuk meningkatkan partisipasi pemilih.
Upaya lain untuk pemilu dan pemilihan yang lebih menurut Ilham, KPU berupaya memaksimalkan kemajuan teknologi informasi dalam setiap tahapan. “Teknologi Informasi menjadi salah satu faktor penting untuk menjamin tahapan Pemilu dan Pemilihan sebagai sebuah mekanisme kerja yang efektif, efisien dan transparan,” tambah Ilham.
Turut hadir sebagai narasumber pada kegiatan ini Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, Abhan juga menjelaskan tiga fase politik uang beserta unsurnya yakni, terdiri dari masa kampanye (Pasal 280 ayat 1 huruf J), masa tenang (Pasal 523 ayat 2), dan hari pemungutan suara (Pasal 532 ayat 3). Pada akhir paparan Bawaslu memberikan saran dan rekomendasi. Diantaranya rekomendasi dalam rakor ini. Diantaranya mendorong kepada Partai Politik agar membuka seluas-luasnya Pilihan Calon Presiden dan Wakil Presiden, sebagaimana pengamalaman yang ada karena dengan hanya terdapat 2 (dua) calon fraksi yang terjadi dimasyarakat begitu kentara dan keadaan demikian dimanfaatkan oknum untuk menimbulkan Politisasi SARA.
Hadir dalam pertemuan ini mantan Deputi Politik dan Strategi Irjen Pol (Purn) Sukma Edi Mulyono, Guru Besar Universitas Nasional (Unas) Sumantri, perwakilan Badan Riset Dan Inovasi Nasional (BRIN) Moch. Nurhasim.
sumber : https://www.kpu.go.id/berita/baca/10367/empat-peran-kpu-perkuat-demokrasi-berbasis-pancasila
Selengkapnya
