Oleh: Pendy Wijanarko (Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama, KPU Jakarta Timur) Kemajuan teknologi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam dinamika demokrasi dan penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia. Salah satu produk AI yang kini menjadi perhatian serius adalah teknologi deepfake yang merupakan sebuah teknik manipulasi media berbasis AI dengan kemampuan menghasilkan video, audio, maupun gambar palsu yang terlihat dan terdengar sangat nyata. Di tengah maraknya penggunaan media sosial sebagai ruang utama informasi politik, kehadiran deepfake bukan lagi sekadar ancaman, melainkan tantangan yang harus direspons secara sistematis oleh seluruh pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pemilu. Ancaman Deepfake Lebih dari Sekadar Hoaks Biasa Deepfake secara fundamental berbeda dengan hoaks konvensional. Jika hoaks biasa mengandalkan teks atau gambar yang mudah diverifikasi, sedangkan deepfake mengeksploitasi kepercayaan alamiah manusia terhadap konten audiovisual. Teknologi ini mampu menciptakan rekaman palsu seorang tokoh yang seolah-olah mengakui tindakan korupsi, menyatakan pandangan rasis, atau bahkan mengumumkan hasil pemilu yang belum terjadi. Kecepatan penyebaran konten di platform digital ini bisa memperparah situasi karena sebuah video deepfake dapat ditonton oleh jutaan orang dalam hitungan jam, jauh melampaui kecepatan mekanisme klarifikasi resmi. Dampak deepfake terhadap proses demokrasi bersifat kompleks. Pertama, deepfake dapat merusak reputasi seseorang dan memengaruhi keputusan pemilih berdasarkan informasi palsu. Kedua, konten manipulatif ini berpotensi memperkeruh polarisasi masyarakat dengan narasi negatif terhadap kelompok atau tokoh tertentu. Ketiga, dan mungkin yang paling berbahaya dalam jangka panjang, adalah erosi kepercayaan publik terhadap seluruh konten digital, hingga suatu saat bisa terjadi sebuah situasi di mana rekaman autentik pun mulai diragukan kebenarannya. Dari sisi regulasi, Indonesia belum memiliki ketentuan hukum yang secara spesifik mengatur penggunaan AI dan deepfake dalam konteks kepemiluan. KPU dan Bawaslu telah menyuarakan kebutuhan mendesak akan regulasi yang relevan ditengah revisi Undang-Undang Pemilu yang sedang berjalan pada 2026 ini. Harapan tersebut tentunya memiliki alasan kuat bahwa tanpa norma hukum yang jelas, penyelenggara pemilu kesulitan menindak pelaku penyebaran konten deepfake. Kondisi ini menciptakan celah regulasi yang dapat dieksploitasi oleh aktor-aktor yang bermaksud mendistorsi proses pemilu. Pentingnya Kolaborasi Lintas Sektor di Bidang Kepemiluan Menghadapi tantangan ini, KPU dan Bawaslu perlu memperkuat kapasitas deteksi konten manipulatif, baik melalui pengembangan unit forensik digital di internal KPU maupun kerja sama dengan lembaga-lembaga teknologi terpercaya. Platform media sosial juga harus didorong untuk menerapkan sistem deteksi dan pelabelan konten AI secara proaktif. Selain itu, partai politik dan tim kampanye perlu berkomitmen pada kode etik penggunaan teknologi digital dalam  kampanye politiknya. Sedangkan di sisi masyarakat, peningkatan literasi digital menjadi investasi demokrasi yang tidak dapat ditunda. Pemilih yang aktif memverifikasi informasi, memahami cara kerja algoritma, dan kritis terhadap konten yang mereka konsumsi adalah benteng pertahanan terkuat terhadap disinformasi. Program literasi digital yang menyasar pemilih pemula dan masyarakat di daerah dengan akses informasi terbatas, serta kelompok rentan, perlu diprioritaskan dan diintegrasikan dalam agenda pendidikan pemilih yang dijalankan KPU. Hidup berdampingan dengan teknologi AI, termasuk deepfake, adalah kenyataan yang tidak dapat dihindari. Tinggal bagaimana kita dari kalangan penyelenggara pemilu, pembuat kebijakan, penyedia platform digital, dan setiap warga negara ini memilih untuk meresponsnya. Integritas demokrasi tidak hanya diukur dari keabsahan surat suara, tetapi juga dari kejernihan ruang informasi tempat rakyat membentuk penilaian dan keputusan politiknya. Dalam era baru disinformasi ini, menjaga kejernihan ruang informasi adalah tanggung jawab kolektif yang sama pentingnya dengan menjaga kotak suara. Catatan: Artikel opini ini ditulis untuk kepentingan edukasi publik dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemilu yang berintegritas. Tulisan ini merupakan refleksi dari Sharing Session yang secara rutin diselenggarakan oleh Sub Bagian SDM KPU Kota Jakarta Timur. Kegiatan ini menghadirkan narasumber kompeten untuk mendiskusikan berbagai perkembangan terkini, termasuk isu kecerdasan buatan dan implikasinya terhadap penyelenggaraan pemilu. Melalui forum tersebut, pegawai KPU Kota Jakarta Timur didorong untuk terus meningkatkan wawasan dan kesiapan menghadapi tantangan kepemiluan di era digital. 

Oleh: Pendy Wijanarko (Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama, KPU Jakarta Timur) Di tengah turbulensi politik yang kian dinamis, demokrasi konstitusional Indonesia menghadapi ujian paling serius sejak era reformasi. Mekanisme yang selama ini dianggap sebagai tiang kokoh (seperti konstitusi, lembaga perwakilan, hingga proses pemilihan umum) tidak lagi cukup menjadi jaminan bahwa demokrasi berjalan sesuai cita-cita awalnya. Ketegangan antara legalitas dan legitimasi semakin sering muncul, memaksa publik mempertanyakan arah demokrasi kita. Masihkah ia berpihak pada kedaulatan rakyat atau perlahan digeser oleh kepentingan kekuasaan? Tantangan itu muncul dari dua arah. Pertama, datang dari dalam institusi demokrasi sendiri. Proses legislasi yang kerap terburu-buru, perdebatan publik yang terpinggirkan, hingga tafsir konstitusi yang cenderung politis, memperlihatkan bahwa demokrasi dapat melemah bukan hanya oleh pelanggaran aturan, tetapi juga oleh manipulasi atas aturan itu. Kedua, datang dari perubahan sosial yang bergerak lebih cepat dibanding kesiapan negara. Informasi digital, polarisasi identitas, dan politik algoritma memecah ruang publik sehingga dialog rasional dalam konteks membangun fondasi demokrasi justru sering tenggelam oleh gelombang emosi dan misinformasi. Karena itu, demokrasi konstitusional membutuhkan arah baru, bukan dalam arti mengganti konstitusi sebagai fondasi, tetapi menegaskan kembali semangat yang menghidupinya. Ada tiga langkah mendesak. Pertama, memperkuat lembaga kontrol, terutama mereka yang bekerja menjaga keseimbangan kekuasaan. Transparansi putusan dan kinerja lembaga publik harus menjadi standar, bukan sekadar slogan. Kedua, menghadirkan partisipasi publik yang lebih otentik. Demokrasi tidak cukup dengan hadir di bilik suara, ia menuntut ruang partisipasi yang memungkinkan warga terlibat dalam penyusunan kebijakan sejak tahap awal. Ketiga, membangun literasi digital politik yang menyeluruh agar masyarakat dapat membedakan informasi dari manipulasi. Arah baru ini pada akhirnya menuntut keberanian: keberanian institusi untuk menahan diri dari godaan kekuasaan, keberanian warga untuk aktif bersuara, dan keberanian elite politik untuk memulihkan kepercayaan publik. Demokrasi konstitusional tidak pernah selesai dikerjakan, ia hidup sejauh rakyatnya bersedia merawatnya. Di tengah berbagai tantangan, Indonesia tetap memiliki modal penting: kesadaran kolektif bahwa demokrasi bukan hanya sistem politik, tetapi nilai yang mencerminkan martabat sebagai bangsa merdeka. Arah baru bukan berarti meninggalkan masa lalu, melainkan menyempurnakannya agar demokrasi tetap relevan dan berpihak pada rakyat. Karena pada akhirnya, masa depan demokrasi bukan ditentukan oleh konstitusi semata, tetapi oleh komitmen kita untuk menegakkannya. Catatan: Artikel ini merupakan opini pribadi penulis dan tidak mencerminkan pandangan Lembaga maupun Redaksi

Oleh: Pendy Wijanarko (Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama, KPU Jakarta Timur) Pemilu telah usai. Suara rakyat telah dihitung, para pemenang telah ditetapkan, dan proses demokrasi kembali menunjukkan kedewasaannya. Namun, di balik dinamika politik dan euforia hasil pemilu, ada pekerjaan besar yang menanti kita bersama yaitu merawat kohesi sosial agar semangat kebersamaan tidak terkoyak oleh perbedaan pilihan. Pemilu Adalah Awal, Bukan Akhir Pemilu seharusnya menjadi sarana untuk memperkuat persatuan, bukan alasan untuk memperlebar jarak antarwarga. Dalam setiap pesta demokrasi, perbedaan pilihan merupakan keniscayaan. Namun, setelah seluruh tahapan selesai, masyarakat perlu kembali pada kesadaran bahwa kita semua berada di perahu yang sama sebagai warga negara yang menginginkan kesejahteraan, keadilan, dan pemerintahan yang amanah. Kini saatnya menggeser fokus dari siapa yang menang atau kalah, menuju bagaimana hasil pemilu dapat menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat luas. Pemilu bukan hanya momentum memilih, tetapi juga momen menanam harapan. Kini para kandidat telah menyampaikan visi, misi, dan janjinya kepada publik. Maka, pasca pemilu, masyarakat berhak dan bahkan wajib untuk menagih janji politik tersebut sebagai bentuk partisipasi aktif dalam demokrasi. Menagih janji bukan tindakan konfrontatif. Sebaliknya, ia merupakan cara elegan untuk memastikan agar komitmen politik benar-benar diwujudkan menjadi kebijakan publik yang berpihak kepada rakyat. Namun, penting diingat bahwa menagih janji tidak boleh dilakukan dengan mengungkit kembali polarisasi politik. Sudah saatnya kita menutup lembar perbedaan pilihan, dan membuka lembar baru pengawasan bersama terhadap kinerja pemerintahan terpilih. Kohesi Sosial Sebagai Pilar Demokrasi Sebagai bangsa yang menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kohesi sosial merupakan fondasi utama agar hasil pemilu dapat diterima dengan lapang dada oleh semua pihak. Demokrasi tanpa kohesi sosial hanya akan melahirkan ketegangan berkepanjangan. Karena itu, masyarakat perlu terus memperkuat semangat gotong royong, saling menghargai, dan menjaga ruang publik tetap inklusif. Dalam hal ini, KPU berkomitmen untuk terus melaksanakan pendidikan pemilih dan sosialisasi politik secara berkelanjutan dan berkesinambungan untuk menumbuhkan kedewasaan berdemokrasi di tengah masyarakat. Peran media, tokoh masyarakat, serta komunitas lokal juga penting untuk menjadi penyejuk suasana dan menjembatani komunikasi antara masyarakat dan pemimpin terpilih. Menutup Luka, Menguatkan Harapan Setelah semua suara dihitung dan keputusan ditetapkan, tibalah saatnya bagi kita untuk menatap ke depan. Tidak ada manfaat dari terus mengungkit perbedaan pilihan politik yang telah berlalu. Yang lebih penting adalah memastikan agar amanat rakyat dijalankan dengan sebaik-baiknya oleh mereka yang telah dipercaya. Menagih janji politik adalah wujud kontrol sosial yang sehat; sedangkan menghindari polarisasi adalah kunci untuk menjaga keutuhan bangsa. Keduanya harus berjalan beriringan agar demokrasi kita tumbuh matang dan beradab. Pada akhirnya, pemilu bukanlah akhir dari perjalanan demokrasi, melainkan awal dari tanggung jawab bersama untuk memastikan janji-janji politik berubah menjadi kerja nyata bagi seluruh rakyat Indonesia. Catatan: Artikel ini merupakan opini pribadi penulis dan tidak mencerminkan pandangan Lembaga maupun Redaksi